Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian (BK) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Sijunjung. Foto : Kiki/mr

Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian (BK) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Sijunjung. Asep mengatakan, tujuan DPRD Sijunjung untuk berdiskusi terkait cara meningkatkan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung.

“Kita kedatangan dari DPRD Sijunjung yang intinya kedatangannya adalah untuk berkonsultasi atau berdiskusi tentang bagimana cara meningkatkan penerimaan APBD Kabupten Sijunjung,” kata Asep usai menerima kunjungan konsultasi DPRD Sijunjung di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Asep menjelaskan, bahwa APBD Kabupaten Sijunjung 93 persen bersumber dari dana transfer umum dan hanya 7 persen dari pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu, Asep menyarankan ada dua alternatif untuk meningkatkan APBD, pertama meningkatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan yang kedua Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jika berbicara terkait DAU ini sendiri, Asep mengimbau Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk meningkat kualitas sumber daya manusianya, sehingga dapat menyusun proposal yang baik untuk meyakinkan pemerintah pusat agar mentransfer anggaran ke daerah.

Karena DAU itu merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Sedangkan terkait PAD, Asep menyarankan Pemkab Sijunjung memaksimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung Bakri mengatakan, tujuan konsultasi dengan BK DPR RI ini dengan harapan mendapatkan informasi cara meningkatkan penerimaan APBD Sijunjung, mengingat sumber pendapatan anggaran daerahnya sangat kecil. “Untuk mencari dana-dana pusat yang bisa menambah PAD kami, misalnya Dana Alokasi Khusus (DAK),” kata Bakri. (qq/sf)